Data peternakan sedang dipersiapkan oleh perangkat desa ...

Setiap Pemohon Informasi Publik Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Desa berdasarkan alasan berikut: Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Tidak disediakannya Informasi Publik Desa Berkala Tidak ditanggapinya permintaan informasi. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Tidak dipenuhinya permintaan informasi. Pengenaan biaya yang tidak wajar. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya ...

(Data sedang dipersiapkan datanya oleh operator/admin website desa, segera hubungi operetor/admin website desa jika belum terisi datanya) ...

Permohonan Informasi Publik Desa diajukan oleh Pemohon Informasi Publik Desa yaitu adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik. Permohonan Informasi Publik Desa ......dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis.  Secara Tertulis :Pemohon dapat mengirimkan surat tertulis ditujukan ke Badan Publik Pemerintah Desa ........... dengan alamat :Kantor Desa Padangsambian KajaJl. .................Email ...

NGADIREJO;Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan ...

Daftar Informasi Publik Desa ...

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa. PPID Desa ditunjuk oleh Perbekel dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel. Dasar hukum PPID Desa adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi ...

Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik Desa adalah sebagai berikut : SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Desa ...